Taiwan : Editorial Khusus Gemelut Konflik Taiwan Dengan China
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu memperingatkan pada bulan Juli 2020 bahwa Beijing mungkin bersiap untuk mengambil kendali pulau itu (Taiwan). Telah lama Taiwan menjadi alternatif “fokus” untuk mengalihkan masalah di Internal China. Taiwan menjadi kambing hitam bagi Bejing ketika saat-saat sulit.
Krisis besar terakhir antara Beijing dan Taipei terjadi pada 1995-1996. Saat itu China menembakkan rudal ke perairan Taiwan menyusul kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke AS sesaat sebelum pemilihannya.
Identitas Yang Terbangun Akibat Tekanan China
Yao-yuan seorang profesor asosiasi studi internasional di Universitas St Thomas di Houston menjelaskan bahwa Taiwan saat ini memilih untuk membela diri, hal ini semakin kuat setelah melihat Hong Kong jatuh kedalam “pengekangan”. “Indikator terpenting mengapa orang Taiwan lebih bersedia membela diri adalah karena Hong Kong. Sekarang mereka telah melihat (China) membahayakan kebebasan mereka atau sistem demokrasi (Hong Kong), dan ‘satu negara, dua sistem’ adalah palsu,” kata Yao Yuan.
“Dari 2019 hingga 2020 orang memiliki (gambaran) yang lebih baik tentang apa niat asli China. Di masa lalu, saya tidak berpikir mereka memiliki gambaran tentang pemersatuan Selat. Tetapi, dengan melihat apa yang telah terjadi di Hong Kong dan di Xinjiang, saya pikir orang-orang benar-benar mengerti dan mereka tidak bersedia kehilangan kebebasan mereka.” Tutup Yao Yuan.
Tahun 2020 menunjukan rekor dengan 67% orang Taiwan mengidentifikasi dirinya sebagai “Taiwanese” berlawanan dengan “Chinese”. Hal ini menurut survei identitas terbaru oleh Pusat Studi Pemilu Universitas Nasional Chengchi. Penelitian ini menunjukan kenaikan dari 17,6% pada tahun 1992 ketika survei dimulai.
Harga Demokrasi Taiwan
Demokrasi di Taiwan bukan hal yang lama, itu adalah hal yang baru dan sangat sulit di peroleh. Semenjak pecahnya Taiwan dengan China, Taiwan di pimpin oleh rezim otoriter layaknya China. Hanya saja aliran ideologi di Taiwan adalah Nasionalis, sementara di China berhalauan Komunis.
Otoriterisme ini terjadi karena Martial Law atau Hukum Bela Diri tidak di cabut setelah 38 tahun Taiwan berpisah dengan China. Dengan aturan tersebut, rezim Kaomingtang memerintah dan membuat 140.000 orang terbunuh atau di penjara. Martial Law sudah berlaku sejak perang saudara antara Nasionalis dan Komunis, lalu berlanjut hingga para Nasionalis China “terusir” oleh para Komunis China di daratan menuju ke pulau Taiwan. Rezim Kaomintang percaya bahwa apabila Martial Law hilang, akan menyebabkan Taiwan jatuh kedalam Komunisme.
Setelah kematian Chiang Ching-kuo, anak dari Chiang Kai-shek pada Januari 1988, Lee Teng-hui menggantikannya dan menjadi presiden pertama yang lahir di Taiwan. Lee melanjutkan reformasi demokrasi kepada pemerintah dan menurunkan konsentrasi otoritas pemerintah di tangan cina daratan. Dinamika di masa lalu menunjukan betapa mahalnya demokrasi dan kebebasan berpendapat dan keadilan di raih di Taiwan. Hal tersebut tidaklah mungkin di lepaskan begitu saja.
Perlombaan Kekuatan Angkatan Laut
China masih beranggapan bahwa Taiwan adalah satu kesatuan dari Republik Rakyat China. Seakan-akan Taiwan adalah “pembangkang” yang tidak taat aturan. Sementara Taiwan merasa bukan bagian dari China karena memiliki sistem politik, militer dan kedaulatan.
Di bawah program baru, Taiwan membangun delapan kapal selam penyerang (Attack Submarine) bertenaga diesel. Pembangunan ini akan meremajakan armadanya dari dua kapal era Perang Dunia II dan dua kapal selam buatan Belanda yang dibangun pada 1980-an. Kapal selam pertama diperkirakan selesai pada tahun 2024. Selain itu Taiwan juga membeli rudal dan drone dari AS mengikuti pembelian tank dan kapal perusak. Kapal selam ini bertujuan menenggelamkan kapal-kapal pendarat yang akan menyerang Taiwan.
Selain itu Taiwan juga mengadakan pelatihan militer besar-besaran, mensimulasikan apabila mereka harus merebut kembali wilayah mereka yang di duduki musuh. Hal tersebut seperti pelatihan militer yang di gelar 19 Januari kemarin.
“Tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Selat Taiwan, tekad kami untuk menjaga tanah air kami tidak akan pernah berubah,” kata Mayor Jenderal Chen Chong-ji, direktur departemen perang politik, pada Selasa.
Presiden Tsai Ing-wen, yang terpilih kembali pada Januari 2020, telah dengan tegas menolak klaim Beijing. Hal tersebut membuat Taiwan menjadi target jet tempur dan pesawat pengintaian China hampir setiap hari dalam beberapa bulan terakhir. Para analis mengatakan taktik perang “zona abu-abu” di tujukan untuk melelahkan militer Taiwan. Hal tersebut bertujuan membuat militer Taiwan merasa “terbiasa” dan mengurangi kewaspadaannya.
Keterlibatan Amerika dan Harapan Kebangkitan India Dalam Konflik Taiwan
Bagi Presiden China, Xi Jinping, menyatukan kembali Taiwan dengan daratan adalah masalah warisan. Dalam pidato tahun 2019, ia memperingatkan Taiwan bahwa setiap upaya untuk memerdekakan diri akan di jawab oleh angkatan bersenjata. Pejabat China menggambarkan Taiwan sebagai isu paling penting dan sensitif dalam hubungan China dengan AS. Sebelumnya China telah mengumumkan sanksi pada perusahaan AS yang menjual senjata ke Taiwan.
Hubungan antara AS dan China, dua ekonomi terbesar di dunia, telah terjun ke level terendah mereka dalam beberapa dekade, dengan ketidaksepakatan pada isu-isu termasuk Taiwan, Hong Kong, hak asasi manusia, pandemi virus corona, Laut China Selatan, perdagangan dan spionase.
China tahun lalu memberi sanksi terhadap 11 warga AS, termasuk legislator dari Partai Republik, sebagai tanggapan atas sanksi Washington terhadap pejabat Hong Kong dan China yang dituduh membatasi kebebasan politik di bekas koloni Inggris itu.
Meningkatnya ketegangan AS-China telah memicu alarm, dengan beberapa pengamat khawatir “perang dingin” antara kedua negara bisa berubah menjadi “panas”. Rex Tillerson, mantan sekretaris negara AS, mengatakan kepada majalah Foreign Policy awal bulan ini bahwa dia memiliki ketakutan bahwa akan datang konflik militer dengan China dalam satu dekade dan itu ketika mereka membuat langkah di Taiwan.
Tillerson mengatakan rencana Presiden Xi adalah untuk menaikkan potensi terhadap kerugian militer AS sehingga rakyat Amerika akan berkata, “‘Tunggu sebentar, kita akan menimbulkan ribuan korban untuk menyelamatkan Taiwan. Mengapa kita melakukan itu?'” Dia menambahkan, “Dan kemudian Cina akan mendapatkan Taiwan secara de facto, atau kita akan memiliki perang yang benar-benar buruk di Pasifik.”
Pemerintahan keluar Donald Trump pekan lalu menyatakan strateginya untuk melawan China. Kebijakan berfokus pada percepatan kebangkitan India sebagai penyeimbang kekuatan Beijing dan memungkinkan Taiwan untuk mengembangkan strategi dan kemampuan pertahanan asimetris yang efektif yang akan membantu memastikan keamanan, kebebasan dari paksaan, ketahanan, dan kemampuan untuk menghadapi China.
Sumber
China increases military pressure on Taiwan: The view from Taipei
Taiwan begins building first domestically produced submarines
Taiwan stages military drills as China sanctions US officials
