Rangkuman Berita Nasional 5 Januari 2021

Rangkuman Berita Nasional 5 Januari 2021

Advertisements

Guru Besar Unpad : keamanan vaksin Sinovac cukup baik

Media Indonesia | KETUA Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Kusnandi Rusmil memastikan keamanan vaksin Sinovac. Hal ini sekaligus menepis isu yang beredar. “Isu yang beredar vaksin begini, vaksin begitu, rasanya enggak. Indonesia dari dulu sudah biasa melakukan imunisasi (uji klinis vaksin), baik di puskesmas, di daerah, dan sebagainya,” ungkapnya seperti dikutip dari laman Unpad, Selasa (5/1).

Guru Besar Fakultas Kedokteran itu menjelaskan, selama 6 bulan uji klinis dilakukan, efek samping yang dirasakan sejumlah relawan hanya panas ringan dan sedikit demam. Efek tersebut pun sembuh dengan sendirinya dalam 2 hari. “Memang selalu ada efek sampingnya, tetapi selalu bisa kita atasi. Manfaat vaksin jauh lebih besar dari efek sampingnya,” tegasnya.

Advertisements

Tim riset uji klinis covid-19 Unpad sendiri sudah melakukan penyuntikan terhadap 1.620 subyek penelitian yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Total peserta yang melakukan pendaftaran uji klinis ini berjumlah 1.814 orang. Dari total pendaftar, pihaknya melakukan seleksi dengan cara menggelar tes rapid dan tes swab. Hasilnya terjaring 1.732 orang yang memenuhi persyaratan tahap pertama. Selanjutnya, tim melakukan seleksi lagi sehingga menghasilkan 1.620 orang. Proses penyuntikan pertama sudah dilakukan terhadap 1.620 orang. Namun, jumlah relawan berkurang menjadi 1.603 saat proses penyuntikan kedua dilakukan.

Cegah Korupsi : Penanganan Bansos 2021 di Perketat

Di lansir dari Media Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, meyakinkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

BACA JUGA  Sejarah Gunung Semeru Hingga 2021

“Presiden Jokowi sudah mengundang para gubernur seluruh Indonesia dan meminta kepala daerah, baik gubernur, bupati, walikota agar aktif melakukan pengawasan, pengendalian terhadap penyaluran bansos,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/1).

“Presiden sudah mewanti-wanti tidak ada pemotongan dana bansos, termasuk biaya transaksi di bank tidak ada. Begitu uang masuk ke bank harus segera dimasukkan ke rekening mereka yang berhak dan diberitahu supaya segera diambil,” tuturnya.

“Misalnya kalau daerah itu tidak ada akses bank, maka PT Pos akan mengantar door to door langsung. Penerima difoto, dimasukkan data based kemudian jadi bukti bahwa uang itu telah diterima kepada yang berhak,” ungkap Muhadjir.

Presiden Jalani Vaksinasi Covid-19 Pada 13 Januari

Media Indonesia | Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan kepada wartawan akan menjalani Vaksinasi Covid-19. “Iya, 13 Januari. Tata cara prosesnya akan dibahas Jumat (8/1) ini,” ujarnya, Selasa (2/1).

“Ini sebagai penyemangat supaya bisa langsung dilanjutkan ke daerah-daerah lain. Minimal kota-kota besar bisa langsung menjalankan vaksinasi,” tambahnya. Proses vaksinasi perdana akan di awali di tingkat pusat dan Presiden Jokowi akan menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan.

Ekspor UMKM Meningkat dan Siap “Naik Kelas”

Media Indonesia | KEMENTERIAN Koperasi dan UKM optimistis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat walau di masa pandemi. Pada 2020 lalu ekspor UMKM berkisar di 14,37% dari total ekspor maka di 2021 di targetkan naik jadi 15,12%

BACA JUGA  Pemerintah Optimis Ekonomi Pulih 2021

“Kita dorong UMKM naik kelas, koperasi modern, sekaligus kewirausahaan semakin meningkat. Pada tahun 2021, kita menargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern, dan 0,55% UKM naik kelas,” kata Riza.

“Pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menjadi 65%, PDB koperasi 11,54%, kontribusi ekspor UMKM 21,60%, start-up berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95%,” tuturnya. Riza menjelaskan, Indonesia berada di posisi keempat negara dengan jumlah start-up terbanyak. Hal itu menjadi modal besar untuk mewujudkan start-up berbasis inovasi dan teknologi.

Pemerintah Terbitkan Surat Hutang Lagi

KONTAN.CO.ID | Pemerintah mematok penerbitan surat berharga negara (SBN) di tahun 2021 sebesar Rp 1.207,3 triliun. Pemerintah menghitung ratio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021 akan berada di level 41,8%. Outlook ini semakin dekat dengan batas rasio utang yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB.

Angka tersebut terus melonjak tajam sejak tahun lalu. Maklum, pandemi virus corona memaksa pemerintah untuk menerbitkan utang guna membiayai dampak terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi.

BACA JUGA  Nasional : Denda Maksimal 100 Juta Rupiah Bagi Penolak Vaksin

Pertambahan utang pemerintah di tahun 2021 dikarenakan defisit anggaran yang mencapai Rp 1.006,4 triliun atau setara 5,7% terhadap PDB. Sebab, penerimaan negara pada 2021 diprediksi hanya terkumpul Rp 1.743,6 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun.

“Pemerintah dapat menambah atau mengurangi tanggal lelang, menawarkan tenor tambahan pada setiap lelang serta menyesuaikan target triwulanan sesuai dengan kondisi pasar, potensi permintaan, dan strategi pembiayaan,” sebagaimana dalam keterangan DJPPR yang dihimpun Kontan.co.id, Selasa (5/1).

Pemerintah Reformasi Program Perlindungan Sosial

Media Indonesia | Reformasi meliputi 2 skema : Skema Pertama adalah bantuan sosial atau pemberian oleh pemerintah kepada masyarakat tertentu tanpa harus membayar iuran. Skema kedua adalah jaminan sosial masyarakat yang ikut serta membayar iuran.

“Reformasi sistem perlindungan sosial akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Time framenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai 2024,” ujar Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1).

Desain ulang perlindungan sosial dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas program tersebut sehingga diharapkan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Selama ini banyak kementerian/lembaga menjalankan program perlindungan sosial secara sendiri-sendiri. Ini yang akan kita kaji kembali, kita susun kembali supaya lebih efektif. Program-program yang tersebar itu bisa kita padukan menjadi satu program straetgis,” jelas Suharso.

Advertisements

KATEGORI
TAGS
Share This

KOMENTAR

Wordpress (0)