Rangkuman Berita Nasional 6 Januari 2021
DKI Jakarta : Menolak Vaksinasi Akan Di Pidana 5 Juta Rupiah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan sanksi pidana denda senilai Rp5 juta bagi warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Sanksi denda ini mengacu kepada Peraturan Daerah DKI Jakarta No 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta (Perda Covid-19).
“Bagi yang memenuhi kriteria penerima vaksin, tapi jika menolak divaksinasi, maka sesuai Perda Covid-19 akan dikenakan sanksi denda,” ujar Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (5/1).
Sebagaimana diketahui, Pasal 30 Perda Covid-19, menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.
Nasional : Komisi III DPR Akan Gelar Rapat Internal Untuk Uji Kelayakan Calon Kapolri
Anggota DPR RI Habiburokhman, menjelaskan bahwa Komisi III akan melaksanakan rapat internal pada 13 Januari 2021. Dalam rapat itu akan membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. “Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 dimulai 12 Januari. Komisi III DPR baru melaksanakan rapat internal pada tanggal 13 Januari untuk membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan,” kata anggota Komisi III ini, Selasa, 5 Januari 2021.
Hingga saat ini pimpinan DPR RI dan Komisi III belum menerima surat dari Presiden Jokowi terkait dengan pengajuan nama calon Kapolri. Politikus Partai Gerindra itu menilai semua kandidat tersebut masih memiliki peluang yang sama besar karena punya prestasi baik dan nyaris tidak memiliki masalah signifikan.
“Ada yang jago di bidang reserse, di bidang humas, dan ada juga yang lama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” jelas Habiburokhman.
DKI Jakarta : Vaksinasi Di Mulai Pertengahan Januari
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menjelaskan bahwa vaksinasi tahap satu DKI Jakarta di rencanakan pada pekan ketiga Januari 2021. “Insyaallah kita bisa mulai di pertengahan Januari ini, minggu kedua dan minggu ketiga kita bisa siapkan,” ujar Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1).
Dia mengatakan, penerima vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan pada tenaga kesehatan di DKI Jakarta. Sedangkan jumlah penerima vaksin tahap pertama diproyeksikan mencapai sebanyak 119.145 orang.
“Siapa saja yang akan divaksin lebih dulu, sudah ada jumlahnya, daftarnya,” jelas Ariza.
Namun, saat ini Pemprov DKI Jakarta belum mendapat konfirmasi kapan diberikan vaksin Covid-19 untuk daerah Jakarta. “Kami menunggu datangnya vaksin untuk Jakarta,” ujarnya. “Saya kira pemerintah pusat sudah punya program dan prioritas. Saya kira yang bijak mendahulukan daerah mungkin yang lebih jauh, Jakarta kan lebih mudah untuk koordinasi pengantaran delivery dan sebagainya,” lanjutnya.
Jawa Timur : Delapan Orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah Positif Covid-19
Delapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur terpapar covid-19. Hal ini di ketahui setelah penelurusan akibat Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkonfirmasi positif Covid-19.
“Benar, ada delapan kepala OPD yang juga positif,” ujar anggota Satgas Penanganan dan Pengendalian covid-19 Jatim dr Mochamad Hafidin Ilham saat di konfirmasi wartawan di Surabaya, Selasa (5/1).
Delapan kepala OPD di ketahui positif setelah di lakukan tes usap pada Minggu (3/1) di Kantor Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Jatim. Saat ini, kedelapan kepala OPD tersebut sedang melakukan isolasi mandiri. Semua berstatus orang tanpa gejala (OTG).
Sebelumnya, Gubernur Khofifah, Sabtu (2/1) sore mengumumkan bahwa ia terpapar Covid-19 melalui akun instagramnya. Ketua umum PP Muslimat NU tersebut menjalani tes usap pada 31 Desember 2020. Hasilnya keluar 1 Januari 2021 yang di nyatakan positif Covid-19.
Nasional : Jokowi Minta Vaksinasi Selesai Kurang Dari Setahun
Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mempercepat proses vaksinasi. Pada awalnya Budi memproyeksi proses vaksinasi 15 bulan. Namun, Jokowi meminta kurang dari satu tahun.
“Kemarin saya mendapatkan informasi hitung-hitungan Pak Menteri Kesehatan kalau proses vaksinasi itu 15 bulan. Tapi saya tawar. Kurang dari setahun harus selesai,” ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (5/1).
Pemerintah saat ini memiliki stok 3 juta dosis vaksin covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 700 ribu vaksin telah didistribusikan ke 34 provinsi di Tanah Air, sebagai persiapan vaksinasi perdana. Dia menambahkan bahwa 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku akan tiba di Indonesia pada peka depan. Kemudian, bahan baku vaksin tersebut akan diproduksi PT Bio Farma (Persero). “Kalau sudah jadi langsung kita kirim lagi ke daerah-daerah,” tutupnya.
Nasional : Polri Akan Menindak Tegas Penimbun Kedelai
Porli akan memproses secara hukum bagi importir kedelai yang melakukan penimbunan dan memainkan harga kedelai. “Polri merespon kelangkaan kedelai di pasar terutama importir, apabila di temukan ada dugaan pidana maka Satgas Pangan akan melakukan penegakan hukum,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jakarta, Rabu (6/1).
Satgas Pangan Bareskrim Polri, kata Argo, telah melakukan pengecekan ke gudang-gudang importir kedelai. Salah satu pengecekan di lakukan di gudang yang berada di Bekasi, yakni, PT. Segitiga Agro Mandiri.
Menurut informasi dari PT. Segitiga Agro Mandiri, kenaikan harga disebabkan sejak pertengahan bulan Oktober-Desember 2020 akibat masalah pasokan. Kapal yang mengangkut kedelai impor langsung tujuan Indonesia sangat jarang. Sehingga keterlambatan antara 2-3 minggu terjadi lantaran kapal singgah ke Singapura terlebih dahulu.
“Maka sering terjadinya delay dikarenakan menunggu waktu dalam konekting ke Indonesia sehingga keterlambatan antara 2- 3 minggu,” papar Argo.
Nasional : Gojek dan Tokopedia Akan Merger
Beredar kabar merger antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan PT Tokopedia (Tokped) disambut positif oleh sejumlah kalangan. Konsolidasi dua startup paling bernilai di Indonesia dengan status decacorn dan unicorn ini akan diproyeksi akan membentuk super ekosistem yang menguntungkan bagi jutaan pelaku usaha di Indonesia.
Heru Sutadi, pengamat IT berpendapat, konsolidasi Gojek dan Tokped akan memungkinkan lahirnya super ekosistem bisnis yang menaungi lebih dari 10 juta pelaku UMKM. “Merger dua perusahaan ini akan menciptakan banyak peluang baru bagi para pelaku usaha yang telah ada di masing-masing ekosistem,” kata Heru kepada Kontan.co.id, Selasa (5/1).
Jika merger berjalan mulus, lanjut Heru, merger Gojek-Tokopedia merupakan langkah strategis yang akan menguntungkan banyak pihak, terutama untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia akibat Covid-19. Selain itu, entitas baru dari hasil konsolidasi itu akan semakin kokoh di berbagai segmen bisnis berbasis digital di Indonesia.
Konsolidasi antara Gojek dan Tokped dinilai berpotensi membentuk perusahaan gabungan dengan valuasi lebih dari US$ 18 miliar atau sekitar Rp 252 triliun (kurs Rp 14.000 per US$). Tahun lalu, Gojek memiliki valuasi sekitar US$ 10 miliar sementara Tokped memiliki valuasi bisnis lebih dari US$ 7,5 miliar.
