Mempertimbangkan Kegiatan Belajar Tatap Muka Langsung

0
27
Nadiem Makarim saat LIVE: Keterangan Pers Mendikbud, Menag, dan Ketua Satgas PEN, Kantor Presiden, 25 November 2020
Advertisement

Ketua Umum Persatuan Anak Guru Indonesia (PAGI) MQ Iswara meminta pertimbangan matang kegiatan KBM Langsung. Pertimbangan ini muncul setelah melihat penyebaran mutasi virus corona.

“Saya khawatir akan ada klaster baru yaitu klaster pendidikan, dan ini akan sangat berisiko. Sementara Covid-19 masih tinggi, vaksinasi belum di mulai, proses pembelajaran akan berlangsung masif dan serentak,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/12).

Direktur Eksekutif Pelija Peduli ini mengatakan bahwa vaksin telah datang namun masih menunggu uji klinis. Namun pada Januari 2021 tidak langsung masyarakat mendapatkan vaksin tersebut. Alasannya karena baru akhir Januari 2021 akan di lakukan penyerahan Interim Result uji klinis phase 3 vaksin Sinovac ke BPOM. Dan memasuki uji klinis phase 3 di akhir maret.

Bahkan kalau vaksin sudah siap, tidak lantas para siswa menjadi prioritas utama dalam vaksinasi. “Karena itu, untuk kebaikan para peserta didik KBM. Tatap Muka sebaiknya di undur atau di tunda,” katanya.

Alternatif Pembelajaran Jarak Jauh Masih Terbuka Lebar

Selain itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah memberikan program belajar alternatif selain tatap muka. Yaitu melalui jaringan televisi TVRI, Website TV Edukasi dan Panduan Kegiatan Remaja.

BACA JUGA  DKI Jakarta : Meninjau Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PJJ sendiri masih terus di terapkan meski sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang telah di umumkan 20 November 2020.

Advertisement

“Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/ Kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, serta kesiapan menjalankan pembelajaran tatap muka,” tutur Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud, Jumeri, di lansir dari MSN, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Advertisement