Inggris : Berencana Melarang Import Barang Yang Dicurigai Hasil Kerja Paksa Di China

0
3
Members of the Muslim Uighur minority hold placards as they demonstrate in front of the Chinese consulate on December 30, 2020, in Istanbul, to ask for news of their relatives and to express their concern after China announced the ratification of an extradition treaty with Turkey. - The Chinese parliament ratified on December 26, 2020 an extradition treaty signed in 2017 with Ankara, a text that Beijing wants to use in particular to speed up the return of certain Muslim Uyghurs suspected of "terrorism" and who are refugees in Turkey. But the head of Turkish diplomacy said on December 30, 2020 that Ankara was not going to return Muslim Uyghurs to China, despite Beijing's ratification of an extradition treaty that worries the 50,000 members of this community who have taken refuge in the country. (Photo by BULENT KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Inggris mengumumkan rencana yang melarang importasi barang yang dicurigai menggunakan kerja paksa di provinsi Xinjiang, China. Media melaporkan pada hari Senin, dalam sebuah langkah yang akan semakin menegangkan antara London dan Beijing.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab di perkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk memasukkan undang-undang baru. Undang-undang ini mengenai import barang atau teknologi dari hasil penindasan, kepada anggota parlemen minggu ini, menurut surat kabar The Sun dan Guardian.

Hubungan Inggris dan China semakin dingin selama dua tahun terakhir. Terutama setelah kritik London terhadap tindakan keras terhadap para demonstran di Hong Kong dan tawaran kewarganegaraannya bagi penduduk Hong Kong.

Pemerintah Inggris khawatir pada industri tekstil terutama barang-barang dari Xinjiang. Xinjiang memasok hampir seperempat kapas dunia dan di khawatirkan di buat menggunakan kerja paksa. Proposal Undang-Undang dapat mencakup denda jika perusahaan gagal menunjukkan rantai pasokan mereka, menurut The Guardian.

“Pendekatan kami terhadap China berakar pada nilai-nilai dan kepentingan kami,” kata seorang pejabat di Kantor Luar Negeri seperti di kutip Reuters.

BACA JUGA  Menyusul Inggris, Afrika Selatan Memasuki Darurat Mutasi Virus Corona!